Oleh: eka | 28 Desember 2011

POLSTRANNAS (POLITIK STRATEGI NASIONAL)

POLSTRANNAS (POLITIK STRATEGI NASIONAL) 
Pengertian Politik

Kata politik secara etimologi berasal dari bahasa yunani yaitu politeia. Polis yang mempunyai arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia yaitu urusan. Dari segi kepentingan penggunaan. Secara umum politk mempunyai makna  kepentingan warga negara suatu bangsa. Yang meliputi suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.

Biasanya Politik banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambil keputusan, kebijakan, dan distribusi atau lokasi sumber daya.

1.   Negara
Negara adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya dalam suatu wilayah yang berdaulat

2.   Kekuasaan
Kekuasaaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.

3.   Pengambil keputusan
Pengambil keputusan adalah aspek utama politik yang diambil dalam  menyangkut sektor public suatu negara. dalam pengambilan keputusan politik yang terpenting adalah siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat.

4.   Kebijakan umum
Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan serta cara mencapai tujuan.

5.   Distribusi
Distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (value) dalam masyarakat.

    Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa yunani yaitu startegia yang artinya merupakan  pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, dalam pengertian umum strategi merupakan  cara untuk mendapatkan kemenangan dalam  pencapaian tujuan. Yang  merupakan seni dan ilmu dalam menggunakan serta mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

    Ø Pengertian Politik Strategi Nasional

Politik nasional merupakan  kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional dibuat untuk pelaksanaan politik nasional. Kesimpulannya strategi merupakan cara melaksanakan politik nasional yang dibuat dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam konteks politik nasional.

    Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideology pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam penyusunan manajemen nasioanal ini sangat penting didalam  dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia.

    Ø Penyusunan politik dan strategis nasional

Politik dan starategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Lembaga-lembaga yang merupakan suprastruktur politik adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan MA.
sebagai infrastruktur politik yaitu seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media masa, kelompok kepentingan, dan kelompok berpengaruh.
Suprastruktur dan infrastruktur politik harus saling bekerja sama. Mekanisme ini semua diatur oleh presiden. Penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN.

Polstranas berjalan dari tahun ke tahun dengan berbagai macam sistem kepemimpinan. Berikut ini adalah sedikit sejarah Polstranas di Indonesia:

     Masa Kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1966)

Ada tiga periode kepemimpinan di masa Presiden Soekarno, yaitu periode Revolusi (1945-1949), periode Federal (1950-1959), dan periode Demokrasi Terpimpin (1960-1965). Pada periode Revolusi pemerintah masih berfokus pada upaya pengusiran penjajah Belanda yang melakukan agresi militer ke Indonesia yang berimbas pada ketidakstabilan politik, keamanan, dan ekonomi nasional.

Pada periode Federal dan Demokrasi Terpimpin, salah satu hal yang perlu dicatat dalam periode ini adalah digagasnya Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960 yang disusun Depernas atas masukan dari Biro Perancang Negara yang merupakan “bakal anak” dari Repelita pada masa kepemimpinan selanjutnya.

     Masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998)

Melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan. Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi program pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan program pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.

     Masa kepemimpinan Presiden BJ. Habibie (1999-2004)

Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan.

Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lembaga negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.

     Masa kepemimpinan Presiden SBY (2004-2009)

Pada masa kepemimpinan Presiden SBY ini perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan penerapan Polstranas yang mirip dengan GBHN.

Dengan adanya ketiga poin tersebut di atas, diharapkan dalam pelaksanaannya pemerintah benar-benar menyusun kebijakan Polstranas Indonesia dengan matang dan memihak kepada rakyat, sehingga dapat mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.


Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: